Terkait suap proyek peningkatan jalan , KPK periksa Istri Gubernur Bengkulu

Jakarta , — IvoryNews.co.id
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Istri Gubernur Bengkulu, Lily Martiani Maddari terkait kasus dua proyek peningkatan jalan di Bengkulu.
Sedianya Lily akan diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Rico Putra Selatan yang juga menjabat sebagai Bendahara DPW Golkar Bengkulu yang telah menjadi tersangka, Rico Dian Sari dalam kasus dua proyek peningkatan jalan di Bengkulu.
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RDS (Rico Dian Sari),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (5/7/2017)).
Diduga pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui proses penyaluran uang dari Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya.
Diduga pemberian uang itu dimaksudkan sebagai imbal jasa lantaran PT SMS sudah dimenangkan dalam tender dua proyek tersebut.
Sebelumnya pada rabu silam (21/06) Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sempat mengungkapkan adanya kongkalikong Istri Gubernur dengan Rico terkait proyek-proyek di Bengkulu.
“Gubernur melalui istrinya meminta agar fee (proyek) itu nanti diserahkan oleh pengusaha-pengusaha ke Rico. Dari Rico baru diserahkan ke istri Gubernur,” ujar Alex.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka, diantaranya yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya Lily Martiani Maddari dan dua orang pengusaha, Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya.
Ridwan dan Lily diduga menerima uang suap sebesar Rp 1 miliar dari Jhoni selaku Direktur PT SMS melalui Rico. Rp 1 miliar tersebut bagian dari fee awal sebesar Rp 4,7 miliar lantaran PT SMS dimenangkan untuk menggarap dua proyek senilai Rp 53 miliar.
Atas perbuatannya sebagai penerima suap, Ridwan, Lily, dan Rico disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, Johni sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP….(Red)
sumber : Jakarta rakyat

 

Mungkin Anda Menyukai

Translate »