BENGKULU, –- IvoryNews.co.id
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Pahala Nainggolan menyampaikan pesan keras terhadap para kontraktor penyedia jasa pengadaan dan lelang di Bengkulu bahwa tidak ada lagi fee atau potongan dari Pemda.
“Dalam waktu dekat kami akan kumpulkan semua kontraktor di Bengkulu sebagai pelaku penyedia jasa pengadaan dan lelang bahwa ada pesan keras tidak akan ada lagi fee atau potongan dari Pemda. Kemudian,  tidak ada lagi pinjam nama. Yang menang mereka yang harus mengerjakan,” tegas Pahala di Bengkulu, Jumat (7/7/2017).
Selanjutnya, Pahala menegaskan, mulai saat ini pengadaan barang dan jasa di Bengkulu akan diawasi 100 persen oleh KPK. Ia berharap tidak ada lagi permainan seperti pekerjaan di bawah spesifikasi.
“Akan kami kumpulkan dan beri tahu tidak ada lagi sistem fee. Ini pemerintahan baru, Anda masukkan harga nggak usah berasumsi ada fee. Tapi jangan pula beranggapan pengawasan bisa main-main. Kalau pasir harus cuci maka harus cuci. Jadi pengawasan akan penuh 100 persen,” jelasnya.
Pesan keras KPK ini disampaikan Pahala dalam rapat koordinasi dengan Pelaksana Tugas (PLt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam koordinasi tersebut, Pahala mengatakan, KPK akan terus mendampingi Pemprov Bengkulu untuk bebas dari praktik korupsi dan suap.
Selain itu, KPK juga memberikan dorongan agar semua proses pembangunan termasuk lelang, pengadaan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.
KPK mendorong Pemrov Bengkulu untuk tetap meneruskan proses pembangunan di bagian lelang pengadaan barang dan jasa, meski kasus suap terjadi.
Ke depan Bengkulu dan KPK akan terus memperbaiki SDM dan tidak menabrak aturan. KPK akan membantu Pemprov Bengkulu, bersama Mendagri, Komisi Aparatu Sipil Negara (KASN) untuk memperbaiki kinerja dan pembenahan di bagian SDM, termasuk penempatan, evaluasi, dan sebagaianya.
Sementara itu, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengaku mendapatkan banyak masukan dan teguran keras dari KPK.
“Kita mendapatkan masukan yang positif dan juga teguran keras dari KPK. Tapi itu semua untuk perbaikan. Kita akan membuka tangan agar KPK mau mendampingi pemerintahan,” tandas Rohidin…(Red)
sumber: kompas.com