Kabid Humas Kanwil DJP Sumut I, belum mengetahui adanya dugaan korupsi di jajarannya

Medan, — punyaberita.com
Terkait pemberitaan sebelumnya “Kebijakan Tax Amnesty diduga menuai panen bagi oknum pegawai DJP (lihat berita 12/7/2017), akhirnya Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Dwi Akhmad Suryadidjaya, dapat dijumpai dan dilakukan konfirmasi oleh awak media IvoryNews.
Sesuai hasil konfirmasi awak media IvoryNews terhadap Kabid Humas Kanwil DJP Sumatera Utara I, di Gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I yang beralamat di jalan Sukamulia nomor 17 A Medan, pada hari Senin 16/07/2017. Suryadi mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui informasi tentang dugaan oknum pegawai DJP (Afandi-red) menerima uang dari WP, sehingga informasi yang beredar dan adanya pemberitaan di media, hal tersebut dianggap sebagai pengaduan.
“Mengenai berita yang diupload kemarin, kalau memang rumor tidak bisa kami tanggapi” kata Suryadi
Suryadi juga menyebutkan bahwa kalau ada pengaduan bisa dilakukan tertulis dan langsung, dikirim ke pusat melalui email, pengaduan@pajak.go.id. Begitu juga dengan berita terkait (lihat berita), telah disampaikan langsung ke Kakanwil yang langsung menginstruksikan ke Kanwil Aceh untuk diproses selanjutnya…
“Mengenai promosi yang didapatkan Afandi (oknum pegawai pajak-red), bagaimana pendapat Bapak?”, tanya awak media.
“Kalau menurut saya, seorang pegawai yang sudah diketahui bermasalah maka pihak Kantor Pusat tidak akan mempromosikan, artinya pengaduan masyarakat tersebut belum sampai baik ke kami maupun ke Kantor Pusat.”, jawab Suryadi.
“Bagaimana dengan Kepala Kantor tempat Afandi dulu bertugas di KPP Pratama Medan Timur, Ibu Risda?, tanya awak media.
“Saya yakin beliau tidak tahu, kalau beliau tahu pasti sudah lapor ke kita dan akan menindaklanjuti pada saat itu.” Jawab Suryadi.
“Apa tindak lanjut dari laporan/pengaduan tersebut dan berapa lama?, tanya awak media.
Suryadi menjelaskan, “Pada hari jumat pagi laporan sudah dikirim untuk ditindaklanjuti…, dan diproses sekitar dua minggu. Dan kami berjanji kalau memang ada pelanggaran pidana kami akan lanjutkan ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Berkaitan dengan kode etik kepegawaian kami akan melakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.”
Penjelasan Kabid Humas Kanwil DJP Sumatra Utara I, sangat jelas menggambarkan tidak mengetahui informasi yang beredar dan bahkan yakin bahwa Ibu Risda selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, tidak mengetahui informasi berkaitan pegawai di jajarannya dan adanya dugaan korupsi, sementara informasi yang beredar sudah sampai di kalangan pegawai di Kanwil DJP Sumatera Utara I. Memang sebenarnya informasi dimaksud belum sampai di jajaran pimpinan DJP Kanwil Sumut I (??) atau ada informasi yang sangkut dan sengaja ditutupi di tingkat tertentu, hal ini akan terjawab setelah ditindaklanjuti ….(Loly)

 

Mungkin Anda Menyukai

Translate »