Jawaban Wakil Walikota Medan Atas Ranperda Izin Lingkungan Dikritik

punyaberita.com –  Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Medan Landen Marbun, mengkritik keras tanggapan atau jawaban Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, saat membacakan nota jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan, dalam sidang paripurna DPRD Medan, Senin (24/07/17).

Landen yang meminta interupsi kepada pimpinan sidang Henry Jhon Hutagalung,  menilai tanggapan atau jawaban yang disampaikan tidak menjawab seluruh pertanyaan seluruh fraksi dalam paripurna sebelumnya. “Izin pimpinan, jawaban atau tanggapan Wakil Wali kota ini tidak sesuai menurut kami. Harusnya dilampirkan data perusahaan yang menjadi pertanyaan kami. Saya sudah empat periode di sini, tapi baru ini macam begitu jawabannya,” kata Landen usai Wakil Walikota memaparkan nota jawaban.
Menurutnya, data tersebut penting diketahui untuk melihat sejauh mana perda ini nantinya efektif dijalankan. Apalagi diketahui selama ini, bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. “Ini kami sampaikan agar menjadi koreksi ke depan. Apa yang disampaikan SKPD dalam sidang paripurna ini tidak lazim. Nama perusahaan harusnya terlampir, kalaupun malas untuk dibacakan,” katanya menambahkan SKPD terkait tidak serius dalam pembahasan ranperda dimaksud.
Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alfarisi mendukung pernyataan Landen Marbun. “Pimpinan, kami sepakat dengan itu. Bahwa nota jawaban kali ini tidak memuaskan kami. Jawaban-jawaban juga tidak menjawab substansi yang ditanyakan. Ini jawaban yang tidak baik oleh Pemko Medan,” katanya.
Menurut dia dengan model jawaban seperti itu menjadi evaluasi bagi SKPD dalam memberi jawaban yang tepat saat sidang paripurna. Anggota Fraksi PDIP Wong Chun Sen juga menyatakan pihaknya tidak mendengar dan mendapat jawaban/tanggapan yang tepat, atas pertanyaan dalam paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi sebelumnya. “Yang kami tanya data, kenapa dijawab akan disampaikan dalam pembahasan selanjutnya. Harusnya di nota jawaban inilah diterangkan semua,” katanya.
Sebelumnya, Akhyar saat membacakan nota jawaban Wali Kota Medan menyampaikan mengenai jumlah daftar perusahaan tetapi tidak menyebutkan secara rinci totalnya. Termasuk soal daftar perusahaan yang selama ini melanggar aturan terkait izin lingkungan, dan berapa banyak yang sudah ditindak oleh Pemko Medan, tidak dijawab saat membacakan nota tanggapan. “Mungkin kalau disampaikan satu persatu, nanti tidak sanggup,” katanya. Akhyar lantas meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Arief Tri Nugroho, untuk memberi kepastian kapan data dimaksud bisa diberikan. “Mohon maaf kalau jawaban kami ini masih belum memuaskan. Tapi datanya hari ini disampaikan ke sekretariat dewan,” kata Akhyar.
Setelah skor sidang dicabut, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan bahwa ranperda ini akan dibahas melalui panitia khusus (pansus). Anggota dewan yang hadir pun mengaku setuju untuk dilakukan pembahasan. Adapun dari Fraksi PDIP yang menjadi pansus ranperda izin lingkungan; Daniel Pinem, Paul Mei Anton, Edward Hutabarat dan Wong Chun Sen. Fraksi Golkar; Adlin Tambunan, Modesta Marpaung dan Tengku Eswin. Fraksi Gerindra; Godfried Effendi Lubis dan Surianto. Fraksi Demokrat; Herri Zulkarnain dan Hendrik Sitompul. Fraksi PKS; Salman Alfarisi, M Nasir dan Asmui Lubis.
Selanjutnya Fraksi PPP; Hamidah, Irsal Fikri dan M Yusuf. Fraksi PAN; Kuat Surbakti dan HT Bahrumsyah. Fraksi Hanura; Landen Marbun dan Bangkit Sitepu, serta Fraksi Persatuan Nasional (Pernas); Andi Lumbangaol dan Maruli Tua Tarigan.
Sumber : beritasumut.com

Mungkin Anda Menyukai

Translate »